Kode Etik

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berekspresi, berpendapat, dan pers merupakan hak asasi manusia yang dijaga dan dilindungi oleh Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945 serta deklarasi universal hak asasi manusia PBB. Kemerdekaan PERS merupakan sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi hal ini berguna untuk melengkapi keperluan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Guna untuk mewujudkan kememerdekaan PERS itu, wartawan di Indonesia juga menyadari bahwa adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, norma norma agama, dan keberagaman masyarakat.

Dalam menjalankan dan melaksanakan hak, fungsi, kewajiban dan peranannya, PERS menghormati hak asasi untuk setiap orang, maka dari itu PERS dituntut profesional dan juga terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Guna untuk menjamin kemerdekaan PERS serta memenuhi hak publik untuk mendapatkan infromasi yang benar, wartawan membutuhkan landasan moral dan juga etika profesi yang berperan sebagai pedoman operasional dalam melindungi dan menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas dan juga profesionalisme, atas dasar itu, wartawan indonesia menetapkan serta mematuhi kode etik jurnalistik.

RUANG LINGKUP

  1. Media ciber adalah semua bentuk media yang memakai fitur internet dan melakukan aktivitas jurnalistik, dan melengkapi persyaratan dari UU PERS dan juga standar perusahaan PERS yang sudah di berlakukan oleh dewan PERS.
  2. Isi dari buatan pengguna merupakan semua isi yang dipublikasikan atau dibuat oleh pemakai media ciber seperti komentar, artikel, gambar, video, suara, dan bentuk bentuk lain nya yang dipost melekat dimedia ciber seperti hal nya forum, blog dan bentuk bentuk yang lain nya.

BERIMBANGAN DAN VERIFIKASI BERITA

  1. Pada prinsipnya semua berita wajib melewati verifikasi.
  2. Berita yang bisa merugikan atau membahayakan pihak lainnya membutuhkan verifikasi diberita yang serupa guna untuk melengkapi prinsip akurasi serta keberimbangan.

 

KOREKSI, RALAT DAN HAK WAJIB

  1. Koreksi, ralat dan hak wajib itu mendorong dan mengacu di UU PERS, pedoman hak wajib yang diberlakukan dewan PERS, dan juga kode etik junalistik.
  2. Koreksi, ralat, dan hak wajib ditautkan pada news yang dikoreksi, diralat atau yang diberikan hak jawab.
  3. Disuatu berita koreksi, ralat, dan jak wajib diletakan pada saat pemuatan koreksi, ralat atau hak jawab tersebut.
  4. Jika sebuah berita dimedia ciber dipublikasikan ke media ciber lain nya, maka:
    1. Tanggung jawab atas media ciber pembuat news terbatas diberita yang di sebarluaskan pada media ciber tersebut atau bahkan media ciber yang bertempat atau berlokasi dibawah otoritas teknisnya.
    2. Ralat berita yang dijalankan oleh suatu media ciber, juga harus dibuat oleh media siber lain yang mengambil berita dari media ciber yang diperbaiki tersebut.
    3. Media yang mempublikasikan news dari suatu media ciber dan tidak menjalankan koreski atas news sesuai yang dilakukan oleh media ciber pembuat atau pemilik berita itu, bertanggung jawab penuh atas seluruh akibat hukum yang berasal dari news yang tidak di perbaiki nya tersebut.

PENANGGALAN BERITA

  1. Berita yang telah disebarkan tidak bisa diambil atau di cabut kembali, hal ini dikarenakan adanya alasan sensor dari pihak yang berada diluar redaksi, terkecuali gangguan atau masalah yang mencakup SARA, masa depan anak, kesusilaan, peristiwa traumatik korban atau bahkan bergantung dengan pertimbangan khusus yang lain nya yang di berlakukan oleh dewan PERS.
  2. Media ciber yang lain nya harus mengikuti penanggalan kutipan news yang berasal dari media awal yang sudah di cabut.
  3. Penanggalan berita harus dan wajib di barengkan dengan suatu alasan penanggalan dan di publikasikan untuk publik.

IKLAN

  1. Media Ciber harus dapat membedakan dengan tegas mengenai iklan dan juga berita.
  2. Disetiap berita atau isi atau artikel yang menjadi bagian dari iklan atau isi yang berbayar harus menuliskan suatu keterangan.